BPKP Minta Pemprov Kalbar Lebih Gigih Tingkatkan PAD, Belajar dari Strategi Kaltim
kalbarnews.web.id – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat tercatat mengalami kenaikan setiap tahun. Namun, kenaikan tersebut dinilai belum cukup signifikan untuk mendongkrak kekuatan fiskal daerah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Rudy M. Harahap, dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPRD Provinsi Kalbar di Kantor DPRD, Kamis (4/9/2025).
Menurut Rudy, upaya peningkatan pajak daerah memang telah berjalan, tetapi hasilnya belum maksimal. Padahal, pajak daerah masih menjadi penyumbang terbesar dalam struktur PAD Kalbar.
Kontributor Utama PAD Kalbar
Rudy menjelaskan bahwa tiga komponen pajak daerah menjadi penyumbang terbesar PAD Kalbar, yakni:
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Meski kontribusi ketiga sektor ini cukup besar, namun peningkatannya berjalan lambat. “Secara umum memang PAD mengalami kenaikan setiap tahunnya, tetapi kenaikannya belum begitu signifikan,” kata Rudy.
Perbandingan dengan Kalimantan Timur
Untuk memberi gambaran, Rudy mencontohkan capaian Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Pada 2024, pendapatan daerah Kaltim naik signifikan, dari Rp17 triliun menjadi Rp22 triliun.
Lonjakan tersebut terjadi berkat strategi ekstensifikasi PAD, terutama di sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020, pemegang izin di sektor Minerba wajib menyetor 6 persen dari keuntungan bersih kepada pemerintah daerah.
Selain itu, Kaltim juga memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak dalam pengawasan distribusi dan penggunaan BBM. Mekanisme ini memungkinkan adanya pemantauan distribusi serta kontrol realisasi penjualan yang lebih transparan.
Digitalisasi Sistem Pendapatan Daerah
Keberhasilan Kaltim juga ditopang oleh transformasi digital. Rudy memaparkan bahwa Pemprov Kaltim mengembangkan dan mengintegrasikan Sistem Informasi Pendapatan Daerah untuk memonitor PKB dan BBNKB secara real-time.
Tak hanya itu, mereka juga menerapkan sistem pembayaran modern melalui QRIS Dinamis, yang membuat transaksi lebih cepat, efisien, dan akuntabel.
Saran untuk Kalimantan Barat
Agar Kalimantan Barat bisa meningkatkan PAD secara signifikan, Rudy memberikan beberapa rekomendasi penting:
- Identifikasi potensi PAD di sektor Minerba.
Sesuai dengan amanat UU No. 3 Tahun 2020, Kalbar perlu menggali potensi keuntungan dari perusahaan tambang yang beroperasi di wilayahnya. - Pemantauan dan audit distribusi BBM.
Pengawasan distribusi bahan bakar dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak sekaligus menutup celah kebocoran pendapatan. - Pengembangan sistem informasi pendapatan daerah.
Dengan sistem terintegrasi, proses verifikasi data, penerimaan pembayaran, dan pelaporan akan lebih akurat serta minim risiko penyimpangan.
“Perlu upaya yang lebih gigih dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menggali potensi PAD yang ada,” tegas Rudy menutup paparannya.
Kesimpulan
Tren kenaikan PAD Kalbar memang ada, namun laju pertumbuhannya masih jauh di bawah provinsi lain seperti Kaltim. Dengan memanfaatkan potensi Minerba, optimalisasi pajak kendaraan, distribusi BBM, hingga digitalisasi sistem pajak daerah, Kalbar diyakini bisa meningkatkan kemandirian fiskalnya.
Tantangannya kini ada pada komitmen Pemprov Kalbar untuk lebih agresif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber PAD baru, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih berkelanjutan dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat.
Cek juga artikel kopi paling hot di infowarkop.web.id
