Ormas dan OKP Dayak Datangi Polda Kalbar, Tuntut Kejelasan Kasus Rizky Kabah

kalbarnews.web.id Puluhan perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang berbasis di komunitas Dayak dijadwalkan mendatangi Polda Kalimantan Barat. Kedatangan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari laporan yang sebelumnya telah mereka ajukan terkait dugaan penghinaan terhadap masyarakat Dayak oleh seorang konten kreator bernama Rizky Kabah.

Tuntutan Kejelasan Proses Hukum

Ketua Umum Mangkok Merah Kalimantan Barat (MMKB), Iyen Bagago, menyampaikan bahwa kedatangan mereka bukan untuk membuat kegaduhan atau memancing konflik, melainkan untuk meminta kejelasan perkembangan penyidikan. Menurutnya, masyarakat Dayak dari berbagai wilayah terus mempertanyakan sejauh mana proses hukum berjalan.

Ia menegaskan bahwa komunitas Dayak memiliki prinsip menghormati hukum dan negara. Namun, rasa hormat tersebut harus dibalas dengan proses penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak berlarut-larut. Jika laporan sudah diterima aparat, maka pihak pelapor berhak mengetahui sejauh mana progres penanganannya.

“Kami hanya meminta kejelasan. Banyak masyarakat yang bertanya, dan kami sebagai pelapor berkewajiban menyampaikan,” ujar Iyen.

Laporan Berawal dari Konten yang Dinilai Menghina Identitas Dayak

Kasus ini bermula dari sebuah konten digital yang dibuat dan disebarkan oleh Rizky Kabah. Dalam konten tersebut, terdapat pernyataan yang dianggap oleh sejumlah pihak sebagai penghinaan terhadap identitas Dayak, baik dari segi budaya, martabat, maupun nilai-nilai leluhur.

Komunitas Dayak, yang terkenal menjunjung tinggi kehormatan dan adat, memandang pernyataan tersebut tidak sekadar candaan. Banyak tokoh adat menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk perendahan nilai budaya yang harus ditanggapi secara serius.

Bahkan, beberapa akademisi dan pemerhati budaya menyampaikan bahwa identitas kultural bukan hanya simbol atau estetika, melainkan merupakan jati diri yang diwariskan turun-temurun dan menyangkut harga diri kolektif.

Polda Diminta Tegas

Selain menuntut penjelasan perkembangan kasus, perwakilan Ormas dan OKP juga menginginkan Polda Kalbar bersikap tegas. Mereka berharap, hukum tidak berat sebelah—tidak tegas kepada yang kecil dan lembek kepada yang memiliki pengaruh.

Dalam situasi yang sensitif seperti ini, penanganan hukum yang lamban dapat berpotensi memicu gesekan sosial. Untuk itu, ketegasan aparat sangat dibutuhkan agar ruang publik tetap tenang dan kondusif.

Sejumlah tokoh Dayak mengingatkan bahwa gerakan ini bukan bentuk arogansi atau ancaman. Mereka menegaskan bahwa semua langkah yang dilakukan masih berada dalam jalur administrasi hukum yang wajar.

Seruan untuk Menjaga Kondisi Tetap Kondusif

Penyelesaian persoalan ini juga didorong untuk dilakukan dengan kepala dingin. Tokoh pemuda Dayak mengimbau seluruh masyarakat Dayak di daerah maupun perantauan agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

Beberapa konten di media sosial terkait kasus ini banyak menyebarkan potongan video dan narasi yang tidak lengkap. Pesan disampaikan agar masyarakat tetap mengacu pada pernyataan resmi dari organisasi yang bergerak memproses kasus ini.

Iyen menegaskan bahwa segala bentuk aksi yang dilakukan organisasi akan tetap mengedepankan etika, kesantunan, dan jalur hukum.

Makna Simbolik Dalam Gerakan Kolektif Dayak

Kedatangan Ormas dan OKP Dayak ke Polda Kalbar membawa nilai simbolis. Ia menunjukkan bahwa masyarakat adat bukan hanya memiliki warisan budaya, tetapi juga kesadaran hukum dan politik.

Di satu sisi, mereka ingin menunjukkan bahwa penghinaan terhadap identitas bukan persoalan kecil yang dapat diselesaikan dengan permintaan maaf tanpa proses hukum. Di sisi lain, mereka ingin menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak sebagai warga negara yang setara di mata hukum.

Para tokoh adat juga mengingatkan kembali ajaran leluhur: melawan bukan untuk merusak, tetapi untuk menjaga kehormatan.

Penutup: Menanti Langkah Tegas Aparat

Kasus ini kini menjadi perhatian publik di Kalbar. Baik komunitas adat maupun masyarakat umum berharap agar penyidik membuka perkembangan kasus secara transparan.

Sikap tegas aparat tidak hanya menyelesaikan laporan, tetapi juga mencegah potensi konflik sosial, menjaga harmoni antarwarga, serta menegakkan wibawa hukum di Kalimantan Barat.

Semua pihak sepakat bahwa penyelesaian harus melalui jalur hukum, bukan kekerasan. Yang dibutuhkan saat ini adalah proses hukum yang jelas, terbuka, dan tidak berlarut-larut.

Cek Juga Artikel Dari Platform infowarkop.web.id