APBD 2026 Kalbar Disepakati: Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat dan Penguatan Pembangunan Daerah

kalbarnews.web.id Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan APBD Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi forum resmi penyampaian pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan DPRD, hingga penandatanganan persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif. Momentum ini menjadi penanda awal pelaksanaan program pembangunan tahun berikutnya yang diharapkan lebih terukur, efisien, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang hadir pada kesempatan tersebut memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD. Ia menilai bahwa proses pembahasan APBD, mulai dari penyusunan KUA-PPAS hingga kesepakatan final, telah dilakukan secara komprehensif dan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan Badan Anggaran juga menjadi faktor penting dalam penyempurnaan arah kebijakan keuangan daerah.

Struktur APBD 2026: Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

APBD Kalbar Tahun Anggaran 2026 disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dinamika ekonomi nasional, dan proyeksi kebutuhan masyarakat. Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp5,97 triliun, sementara Belanja Daerah ditetapkan mencapai Rp6,22 triliun. Perbedaan antara pendapatan dan belanja ditutupi melalui penerimaan pembiayaan yang diperkirakan sebesar Rp300 miliar, sebagian besar berasal dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Ria Norsan juga menjelaskan bahwa proyeksi transfer dari pusat mengalami penurunan sekitar Rp522 miliar dibandingkan rencana awal. Meski demikian, penyesuaian dilakukan agar belanja yang telah direncanakan tetap mampu mendukung pembangunan prioritas di berbagai sektor. Pemerintah daerah menekankan pentingnya efisiensi dalam setiap pengeluaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Fokus APBD: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Penetapan APBD ini tidak hanya sebatas angka, tetapi menggambarkan arah pembangunan Kalimantan Barat ke depan. Ria Norsan menegaskan bahwa seluruh program dan kegiatan yang diakomodasi dalam APBD 2026 harus sejalan dengan visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD. Prioritas utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar, penguatan layanan kesehatan, perluasan akses pendidikan, serta program pemberdayaan ekonomi.

Selain itu, pemerintah daerah juga memfokuskan perhatian pada pengurangan ketimpangan antarwilayah. Beberapa daerah di Kalimantan Barat masih membutuhkan fasilitasi pembangunan agar mampu mengejar ketertinggalan. Oleh karena itu, APBD diarahkan untuk mendukung pemerataan akses jalan, jembatan, sarana air bersih, dan fasilitas publik lainnya.

Pembangunan sektor ekonomi produktif juga menjadi perhatian penting. Pemerintah provinsi mendorong peningkatan investasi, pengembangan UMKM, dan akselerasi sektor pertanian serta perikanan. Dengan dukungan APBD yang responsif, potensi lokal diharapkan dapat diolah secara optimal demi peningkatan pendapatan masyarakat.

Kinerja Pemerintahan dan Pengawasan Anggaran

Gubernur Ria Norsan menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti pelaksanaan program setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) diterbitkan. Kecepatan dan ketepatan realisasi anggaran menjadi perhatian utama karena memengaruhi capaian pembangunan fisik maupun nonfisik.

Ia menekankan bahwa aparat pengawas internal pemerintah harus memperkuat mekanisme pengawasan. Setiap kegiatan yang menggunakan dana APBD harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Dengan sistem pengawasan yang kuat, potensi penyimpangan dapat diminimalisir sehingga manfaat APBD dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Selain itu, pemerintah provinsi mendorong evaluasi rutin terhadap program yang berjalan. Jika ditemukan kegiatan yang kurang efektif, maka perbaikan perlu segera dilakukan. Transparansi informasi anggaran juga harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memantau penggunaan APBD.

Sinergi Eksekutif dan Legislatif sebagai Pendorong Pembangunan

Hubungan harmonis antara Pemerintah Provinsi dan DPRD menjadi elemen penting dalam keberhasilan pelaksanaan APBD. Ria Norsan menyampaikan bahwa sinergi kedua lembaga harus terus diperkuat agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Kolaborasi ini tidak hanya terlihat dalam penyusunan APBD, tetapi juga pada pelaksanaan program kerja di lapangan. DPRD berperan dalam pengawasan, sementara pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam implementasi. Dengan kerja sama yang solid, berbagai kendala pembangunan dapat diselesaikan secara lebih efektif.

Harapan untuk Tahun Anggaran 2026

Penetapan APBD 2026 memberi harapan baru bagi masyarakat Kalimantan Barat. Dengan anggaran yang telah disepakati secara bersama, berbagai program prioritas dapat segera berjalan. Pemerintah provinsi berkomitmen memastikan bahwa seluruh belanja diarahkan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan lain yang tidak relevan.

Ke depan, tantangan pembangunan tetap ada, mulai dari kondisi ekonomi nasional hingga perubahan kebijakan pusat. Namun dengan APBD yang terukur, pengawasan yang ketat, dan kerja sama yang solid, Kalimantan Barat diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Cek Juga Artikel Dari Platform revisednews.com