Cadangan Uranium Besar, Pakar Energi Dorong Pembangunan PLTN di Kalimantan Barat

kalbarnews.web.id Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan setelah muncul temuan bahwa provinsi ini memiliki cadangan uranium yang sangat besar, mencapai lebih dari 24 ribu ton. Temuan tersebut memunculkan gagasan baru bahwa wilayah ini berpotensi menjadi lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Pakar energi dari Universitas Tanjungpura (Untan), Kiki Priyo Utomo, menjadi salah satu tokoh yang aktif mendorong rencana tersebut. Menurutnya, dengan berlimpahnya sumber daya uranium, pembangunan PLTN adalah opsi energi paling realistis bagi Kalbar untuk mewujudkan kemandirian energi. Ia menilai bahwa energi nuklir memiliki rasionalitas tinggi dari sisi efisiensi, stabilitas pasokan, dan kebutuhan bahan bakar yang relatif kecil, tetapi mampu menghasilkan energi sangat besar.

Bioenergi dan Nuklir Menjadi Opsi Rasional

Dalam sebuah diskusi energi yang digelar di Pontianak, Kiki menjelaskan bahwa pemerintah daerah dan pusat perlu mempertimbangkan teknologi energi dengan cara berpikir rasional dan berbasis analisis kebijakan jangka panjang. Menurutnya, dari banyak opsi energi yang tersedia saat ini, hanya dua yang benar-benar masuk akal untuk skala besar: bioenergi dan nuklir.

Bioenergi memang menjadi salah satu pilihan ramah lingkungan, tetapi produksinya membutuhkan lahan besar dan pasokan bahan baku yang stabil. Sementara itu, nuklir menawarkan kapasitas produksi energi yang lebih tinggi dan tidak memerlukan lahan yang luas. Itulah sebabnya Kiki menegaskan bahwa nuklir merupakan solusi tepat untuk daerah dengan kebutuhan industri besar seperti Kalbar.

PLTN Sebagai Sumber Energi Industri

Kiki menjelaskan bahwa kebutuhan energi di Kalimantan Barat—terutama untuk industri berat seperti smelter bauksit—sangat tinggi. Industri smelter membutuhkan pasokan listrik besar dan stabil. Selama ini mereka bergantung pada batu bara dan gas, yang secara ekonomi dan keberlanjutan tidak bisa diandalkan dalam jangka panjang.

Menurut Kiki, keberadaan PLTN akan mengubah peta industri Kalbar secara drastis. Dengan energi besar yang stabil, produksi alumina bisa meningkat signifikan. Efisiensi industri juga akan membaik, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menyatakan bahwa ketergantungan pada energi fosil tidak akan mampu menopang rencana jangka panjang industri hilirisasi.

Pembangunan PLTN Tetap Butuh Kehati-hatian

Meski mendorong pembangunan PLTN, Kiki tidak menutup mata terhadap risiko besar dari teknologi nuklir. Ia menegaskan bahwa pembangunan PLTN harus dibarengi dengan perhitungan keamanan yang ketat. Selain itu, transparansi informasi kepada public wajib dilakukan. Ia menilai bahwa ketakutan masyarakat terhadap nuklir muncul karena kurangnya penjelasan dan minimnya ruang diskusi.

Ia menekankan pentingnya edukasi publik mengenai risiko, mitigasi, dan standar keamanan PLTN. Tanpa keterbukaan informasi, potensi penolakan masyarakat akan sangat besar. Menurutnya, diskusi tentang PLTN masih lebih banyak dibahas di tingkat pusat dan belum banyak menyentuh masyarakat Kalbar.

Dukungan dari Pakar Kebijakan Publik

Dalam diskusi yang sama, pakar kebijakan publik dari Untan, Dr. Erdi M.Si, menguatkan pandangan bahwa PLTN adalah solusi ekonomis untuk mencapai swasembada energi listrik di Kalbar. Ia menjelaskan bahwa rencana pembangunan PLTN sebenarnya sudah lama tertera dalam Rencana Tata Ruang Energi Nasional (RTN). Permasalahan utamanya kini adalah bagaimana pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa PLTN aman dan memberi manfaat jangka panjang.

Dr. Erdi menilai bahwa pemerintah perlu menunjukkan komitmen kuat untuk memberikan jaminan keselamatan bagi masyarakat. Jika pemerintah mampu meyakinkan publik, hal itu akan menjadi catatan penting bahwa negara hadir untuk melindungi warga bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun.

Perspektif Ekonomi: PLTN Sebagai Keniscayaan

Pakar ekonomi Untan, Meiran Panggabean, menegaskan bahwa pembangunan PLTN bukan lagi wacana, tetapi sebuah keniscayaan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah memasukkan PLTN dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan (RUKN) jangka menengah. Selain itu, banyak negara maju telah membuktikan bahwa nuklir adalah solusi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan energi tinggi dengan emisi rendah.

Studi kelayakan yang dilakukan di Kalbar menunjukkan bahwa wilayah tersebut aman dari sisi geologi dan topografi untuk pembangunan PLTN. Meiran bahkan meyakini bahwa keberadaan PLTN akan menghentikan ketergantungan Kalbar terhadap pasokan listrik impor dari Malaysia. Ia optimistis PLTN bahkan dapat menghasilkan surplus listrik yang bisa diekspor ke negara tetangga.

Menurut Meiran, aspek yang kini perlu diperdalam adalah perhitungan efisiensi biaya dan fleksibilitas pasokan energi untuk industri seperti alumina. Jika perhitungan tersebut menunjukkan keuntungan signifikan, maka PLTN akan menjadi tulang punggung energi baru Kalbar.

Indonesia Masih Bergantung pada Energi Fosil

Dalam konteks nasional, Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil. Batu bara masih menyumbang lebih dari setengah kebutuhan listrik nasional. Sementara itu, energi terbarukan baru mencakup sebagian kecil dari kapasitas listrik. Padahal pemerintah menargetkan porsi energi bersih meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Ketergantungan pada batu bara tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menghambat transisi energi. Karena itu, pembangunan PLTN menjadi salah satu langkah yang dipertimbangkan pemerintah untuk mendukung target energi bersih.

Regulasi Pembangunan Nuklir Mulai Disiapkan

Untuk mendukung rencana tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempersiapkan Peraturan Presiden terkait pembentukan Badan Pembangunan Pembangkit Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). Perpres ini akan menjadi dasar hukum untuk memulai pembangunan PLTN pertama di Indonesia.

Proses penyusunan regulasi ini telah melibatkan berbagai institusi seperti Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Hukum, serta Sekretariat Negara. Regulasi ini nantinya akan menjadi fondasi kuat untuk memastikan pembangunan PLTN berlangsung dengan standar keamanan internasional.

Kesimpulan

Cadangan uranium besar di Kalbar membuka peluang bagi pembangunan PLTN sebagai sumber energi masa depan. Para pakar dari bidang energi, kebijakan publik, dan ekonomi sepakat bahwa nuklir adalah opsi realistis dan ekonomis untuk mendukung swasembada energi serta meningkatkan daya saing industri. Meski demikian, pembangunan PLTN harus dijalankan secara hati-hati, transparan, dan melibatkan masyarakat dalam proses edukasi serta mitigasi risiko. Dengan regulasi yang sedang disiapkan pemerintah pusat, Kalbar berpotensi menjadi pionir energi nuklir di Indonesia.

Cek Juga Artikel Dari Platform indosiar.site