Ini yang Disita KPK Usai Geledah Rumah Gubernur Kalbar Ria Norsan Terkait Kasus Korupsi Proyek Jalan
kalbarnews.web.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas dan rumah pribadi Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan (RN). Langkah ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah.
Penggeledahan tersebut dilakukan oleh penyidik KPK selama dua hari, sejak Rabu (24/9) hingga Kamis (25/9/2025). Sejumlah barang bukti berhasil diamankan, termasuk dokumen penting yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
🔎 Barang Bukti yang Disita KPK
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa barang-barang yang disita penyidik diyakini memiliki keterkaitan langsung dengan kasus dugaan korupsi tersebut.
“Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan perkara ini,” ujar Budi kepada wartawan, Senin (29/9/2025).
Budi menambahkan bahwa barang-barang bukti yang diamankan, terutama dokumen, akan menjadi bahan penting untuk pendalaman penyidikan.
“Barang bukti ataupun dokumen yang diamankan dan disita akan didalami dan dianalisa penyidik, untuk membantu mengungkap agar perkara ini menjadi terang,” tambahnya.
Meski demikian, pihak KPK belum merinci secara detail jenis dan jumlah barang yang disita.
📍 Lokasi Penggeledahan
Kegiatan penggeledahan dilakukan secara simultan di beberapa lokasi yang berkaitan dengan kasus tersebut, antara lain:
- Rumah dinas Gubernur Kalbar, Ria Norsan.
- Rumah pribadi Ria Norsan.
- Rumah dinas Bupati Mempawah.
Budi Prasetyo memastikan bahwa semua lokasi penggeledahan dipilih berdasarkan bukti awal yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi di proyek jalan Kabupaten Mempawah.
👥 Pemeriksaan Saksi-Saksi
Selain penggeledahan, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di Polda Kalimantan Barat untuk mendalami keterlibatan pihak-pihak terkait.
“Setiap keterangan dari para saksi tentunya akan membantu KPK dalam proses penyidikan perkara ini,” jelas Budi.
KPK mengapresiasi kerja sama dan dukungan dari masyarakat serta aparat penegak hukum di daerah yang ikut membantu kelancaran penyidikan kasus ini.
⚖️ Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Mempawah
Kasus dugaan korupsi ini melibatkan proyek pembangunan jalan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah. Proyek tersebut diduga memiliki indikasi penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan negara.
Meski KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, pihaknya hingga kini masih merahasiakan identitas para tersangka demi kepentingan penyidikan yang sedang berlangsung.
Langkah penggeledahan dan penyitaan barang bukti ini menjadi bagian penting dalam mengungkap alur dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret pejabat daerah terkait.
📈 Langkah Lanjutan KPK
KPK memastikan akan terus melanjutkan proses hukum hingga tuntas. Barang bukti yang telah diamankan saat ini tengah dianalisis oleh tim penyidik untuk memperkuat pembuktian di persidangan nanti.
KPK juga menegaskan komitmen mereka dalam memberantas tindak pidana korupsi di sektor infrastruktur dan proyek pemerintah daerah.
🗣️ Dukungan Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi
Dalam pernyataannya, KPK mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berperan aktif dengan memberikan informasi dan dukungan selama proses penyidikan berlangsung.
“Dukungan masyarakat sangat penting untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik dan transparan,” kata Budi.
KPK juga mengimbau masyarakat untuk tetap percaya pada proses hukum dan tidak terpengaruh isu-isu yang belum terverifikasi.
✅ Kesimpulan
Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah ini menjadi sorotan publik karena menyeret nama Gubernur Kalbar, Ria Norsan.
Meski belum ada rincian lengkap terkait barang bukti yang disita, dokumen yang diamankan KPK diyakini memiliki peran penting dalam mengungkap alur korupsi proyek tersebut.
Dengan penggeledahan yang telah dilakukan di beberapa lokasi, termasuk rumah dinas dan rumah pribadi Ria Norsan, publik berharap kasus ini dapat segera dituntaskan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
Cek juga platform artikel paling top di jalanjalan-indonesia
