IPM Kalimantan Barat Masih Terendah di Kalimantan, Gubernur Ria Norsan Tekankan Perbaikan Mutu Pendidikan
kalbarnews.web.id Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat (Kalbar) masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah provinsi. Meski nilainya telah menembus angka di atas 70, posisi Kalbar masih berada di peringkat ke-31 dari 38 provinsi di Indonesia. Di tingkat Pulau Kalimantan, capaian ini menjadi yang terendah dibanding provinsi tetangga seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan masih banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Ia menilai, pembangunan sumber daya manusia belum berjalan seimbang dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, masih banyak masyarakat, terutama di daerah pedalaman, yang belum menyelesaikan pendidikan menengah atas. Kondisi ini berpengaruh langsung terhadap indikator IPM, yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Pendidikan Jadi Sorotan Utama
Ria Norsan menyoroti rendahnya tingkat penyelesaian pendidikan formal di Kalimantan Barat. Banyak lulusan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Sebagian bahkan belum menuntaskan sekolah karena faktor ekonomi, akses, dan motivasi belajar yang rendah.
Ia menjelaskan, masih terdapat kesenjangan besar antara daerah perkotaan dan pedalaman. Di beberapa kabupaten, fasilitas pendidikan belum memadai. Jumlah guru juga terbatas, sementara sarana transportasi untuk ke sekolah sering kali sulit dijangkau.
“Pendidikan menjadi kunci utama peningkatan IPM. Kalau kualitas pendidikan kita naik, maka indikator lain seperti kesejahteraan dan kesehatan juga ikut meningkat,” ujar Ria Norsan dalam sebuah pernyataan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjutnya, terus mendorong agar angka partisipasi sekolah meningkat. Program bantuan biaya pendidikan dan kerja sama dengan perguruan tinggi sedang diperkuat untuk memperluas akses belajar bagi generasi muda.
Ketimpangan Wilayah dan Akses
Selain masalah pendidikan, kesenjangan wilayah menjadi tantangan besar. Wilayah pedalaman dan perbatasan Kalimantan Barat sering kali tertinggal dalam hal infrastruktur dasar. Jalan dan transportasi yang sulit membuat banyak anak-anak di pedalaman kesulitan bersekolah secara rutin.
Beberapa kabupaten seperti Kapuas Hulu, Melawi, dan Sekadau masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Di sisi lain, kota besar seperti Pontianak dan Singkawang memiliki fasilitas yang jauh lebih baik.
“Pemerataan pembangunan menjadi penting agar seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama. Tidak hanya di kota, tapi juga sampai ke desa-desa,” ujar Ria Norsan.
Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi pendidikan sebagai solusi jangka panjang. Pemerintah daerah sedang berupaya menyediakan jaringan internet dan fasilitas belajar daring di sekolah-sekolah pelosok.
Peran Tenaga Pendidik
Selain infrastruktur, kualitas tenaga pendidik juga menjadi perhatian serius. Ria Norsan menyebutkan bahwa kompetensi guru di daerah pedalaman masih perlu ditingkatkan. Banyak guru honorer yang belum mendapatkan pelatihan memadai untuk mengajar dengan metode modern.
“Kita perlu memastikan bahwa guru di Kalbar tidak hanya mengajar, tapi juga menjadi inspirasi bagi anak-anak. Mereka harus punya kemampuan adaptif terhadap perkembangan zaman,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi berencana memperluas program pelatihan dan sertifikasi bagi guru, terutama yang mengajar di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Pelatihan tersebut mencakup penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran serta penguatan literasi dasar bagi siswa.
Dimensi Kesehatan dan Daya Beli
Selain pendidikan, dua faktor lain yang memengaruhi IPM adalah kesehatan dan daya beli masyarakat. Ria Norsan mengakui bahwa pelayanan kesehatan di beberapa wilayah Kalimantan Barat masih terbatas. Rumah sakit dan puskesmas belum merata, terutama di daerah perbatasan yang sulit dijangkau.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam memperkuat program dokter keliling dan layanan kesehatan digital. Program ini bertujuan agar masyarakat di daerah terpencil tetap mendapatkan layanan medis yang memadai.
Dari sisi ekonomi, pemerintah juga mendorong pengembangan sektor pertanian dan UMKM sebagai upaya meningkatkan daya beli masyarakat. Program bantuan modal dan pelatihan kewirausahaan mulai diperluas hingga ke desa-desa.
Strategi Peningkatan IPM
Ria Norsan menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan rencana strategis untuk meningkatkan IPM Kalbar dalam beberapa tahun ke depan. Fokusnya adalah pada peningkatan kualitas pendidikan dasar, perluasan fasilitas kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Salah satu langkah konkret yang sedang dijalankan adalah program Beasiswa Kalbar Cerdas, yang ditujukan bagi pelajar berprestasi dari keluarga tidak mampu. Program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mendorong lahirnya generasi muda berpendidikan tinggi.
Selain itu, pemerintah juga tengah memperkuat kerja sama lintas sektor, termasuk dengan dunia industri dan perguruan tinggi. Sinergi ini penting untuk membuka kesempatan magang, pelatihan kerja, serta penyerapan tenaga kerja lokal yang lebih besar.
Harapan Menuju Pembangunan Merata
Ria Norsan optimistis bahwa dengan langkah-langkah terukur, Kalimantan Barat mampu memperbaiki posisi IPM dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa pembangunan manusia harus menjadi prioritas utama agar daerah tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga sejahtera dalam kualitas hidup.
“Peningkatan IPM bukan soal angka semata, tapi tentang manusia. Kita ingin masyarakat Kalbar sehat, cerdas, dan produktif,” tegasnya.
Dengan komitmen tersebut, pemerintah daerah berharap Kalimantan Barat dapat keluar dari zona terendah di antara provinsi Kalimantan. Peningkatan IPM akan menjadi tanda bahwa pembangunan berjalan lebih inklusif dan merata hingga ke pelosok negeri.
Cek Juga Artikel Dari Platform bengkelpintar.org
