Berita Kalbar Hari Ini: Kanada–Rusia Tertarik Bangun PLTN, Banjir Ketapang Meluas, hingga Ribuan Warga Terancam Kehilangan BPJS
kalbarnews.web.id Sejumlah isu penting kembali mencuat di Kalimantan Barat. Perkembangan yang terjadi mencakup sektor energi, sosial, penataan tata ruang, hingga pelayanan kesehatan masyarakat. Berbagai urusan ini menunjukkan bahwa dinamika pembangunan di Kalbar berlangsung di banyak lini, dan setiap kebijakan membawa dampak langsung bagi kehidupan warga.
Kanada dan Rusia Ajukan Proposal Pembangunan PLTN
Kabar yang menarik perhatian datang dari sektor energi. Dua negara, Kanada dan Rusia, dikabarkan menyampaikan ketertarikan untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat.
Keinginan tersebut muncul sebagai bagian dari strategi global masing-masing negara dalam memperluas kerja sama teknologi nuklir sipil di kawasan Asia Tenggara. Di sisi lain, Kalimantan Barat dinilai memiliki potensi lokasi yang dianggap sesuai untuk pengoperasian fasilitas PLTN karena stabilitas geologi dan ketersediaan kawasan yang masih jarang padat penduduk.
Meski demikian, pembangunan PLTN bukan keputusan sederhana. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melakukan kajian komprehensif yang melibatkan ahli energi, pakar lingkungan, lembaga pengawas nuklir, serta mendengar aspirasi masyarakat. Penggunaan tenaga nuklir masih menjadi perdebatan di berbagai negara, terutama terkait isu keamanan dan pengelolaan limbah jangka panjang.
Namun, dari sisi potensi manfaat, PLTN dapat menjadi sumber energi bersih yang stabil dan mampu mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Jika direalisasikan, Kalbar berpeluang menjadi salah satu wilayah strategis dalam peta energi nasional.
Banjir di Ketapang Semakin Meluas
Sementara itu, Kabupaten Ketapang masih menghadapi permasalahan banjir yang terus berulang. Hujan dengan intensitas tinggi membuat debit air sungai meningkat dan menggenangi pemukiman, jalan penghubung, hingga area kebun warga.
Sejumlah desa dilaporkan mengalami kondisi akses transportasi terputus. Beberapa warga memilih bertahan di rumah masing-masing, sementara sebagian lainnya mengungsi ke kediaman keluarga yang lebih aman. Pemerintah daerah dan instansi terkait sudah menurunkan tim untuk memantau situasi dan menyalurkan bantuan dasar seperti air bersih, makanan cepat saji, dan perlengkapan bayi.
Banjir di Ketapang sebenarnya bukan kejadian baru. Daerah ini memiliki kontur tanah rendah serta berdekatan dengan hulu sungai, sehingga sangat bergantung pada kondisi curah hujan. Banyak pihak menilai pentingnya penataan tata ruang dan rehabilitasi daerah aliran sungai untuk solusi jangka panjang.
Selain itu, penelitian mengenai perubahan pola cuaca, kerusakan lahan gambut, hingga konversi hutan perlu dilakukan secara lebih serius. Tanpa penanganan menyeluruh, Ketapang berisiko mengalami banjir berulang yang membawa dampak sosial dan ekonomi besar bagi masyarakat.
25 Ribu Lebih Warga Kapuas Hulu Terancam Kehilangan BPJS Kesehatan
Masalah sosial juga muncul di Kabupaten Kapuas Hulu. Lebih dari 25 ribu warga dilaporkan terancam tidak dapat menerima layanan BPJS Kesehatan karena status keanggotaan yang belum diperbarui dan persoalan pendataan.
Kondisi tersebut mengkhawatirkan, mengingat Kapuas Hulu memiliki wilayah luas dengan akses pelayanan kesehatan yang tidak selalu mudah dijangkau. Bagi sebagian warga, BPJS Kesehatan bukan hanya fasilitas tambahan, tetapi satu-satunya cara mendapatkan pelayanan medis tanpa beban biaya yang berat.
Pemerintah daerah bersama dinas terkait kini melakukan pendekatan langsung ke desa-desa untuk memperbarui data peserta. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kembali mengenai pentingnya administrasi data kependudukan yang akurat sebagai dasar layanan kesehatan.
Permasalahan ini menjadi cermin bahwa sistem layanan publik membutuhkan koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Ketika data tidak sinkron, yang terdampak langsung adalah masyarakat.
Satpol PP Bongkar Kafe Tanpa Izin di Pontianak
Dari ranah penataan kota, Satpol PP Pontianak melakukan pembongkaran terhadap sebuah kafe yang beroperasi tanpa izin di kawasan Jalan Gajah Mada. Kawasan tersebut dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi dan hiburan di kota, sehingga penataan ruang usaha menjadi perhatian utama.
Pembongkaran dilakukan setelah proses teguran dan kesempatan pemilik usaha untuk melengkapi perizinan tidak diindahkan. Pemerintah kota menegaskan bahwa kegiatan usaha harus mengikuti regulasi, bukan hanya terkait pajak dan izin, tetapi juga masalah lingkungan, ketertiban, dan kenyamanan warga sekitar.
Wagub Kalbar Krisantus: Tolak Organisasi yang Mengganggu Persatuan
Di ranah sosial politik, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa pemerintah daerah menolak keberadaan organisasi masyarakat yang dapat mengganggu kerukunan. Ia menekankan bahwa stabilitas sosial merupakan fondasi pembangunan, sehingga segala bentuk provokasi atau ajakan konflik tidak boleh diberi ruang berkembang.
Pernyataan tersebut muncul seiring meningkatnya penggunaan ruang publik dan media sosial untuk memobilisasi opini kelompok tertentu.
Penutup
Rangkaian berita hari ini menggambarkan bahwa Kalbar berada dalam fase penting, baik dalam pengelolaan sumber daya strategis, penyelesaian masalah lingkungan, maupun penguatan layanan sosial. Setiap isu menuntut keputusan matang, kebijakan berkelanjutan, dan kerja sama semua pihak, agar pembangunan di Kalimantan Barat dapat berjalan seimbang dan berpihak kepada masyarakat.
Cek Juga Artikel Dari Platform infowarkop.web.id
