Sekda Kalbar Minta Polda Lakukan Deteksi Dini Penimbunan untuk Jaga Stabilitas Harga
kalbarnews.web.id Menjelang masa perayaan akhir tahun, Kalimantan Barat mulai memasuki periode dengan tingkat konsumsi yang meningkat. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison, mengingatkan bahwa tren ini membawa potensi lonjakan permintaan yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Lonjakan konsumsi biasanya diikuti dengan kenaikan harga, gangguan distribusi, kelangkaan komoditas, hingga munculnya praktik spekulasi dan penimbunan barang kebutuhan pokok.
Menurut Sekda, setiap gejolak harga bukan hanya masalah ekonomi, tetapi menyangkut stabilitas sosial. Ketika harga kebutuhan pokok berfluktuasi secara ekstrem, masyarakat berpendapatan rendah menjadi kelompok yang paling rentan. Oleh karena itu, pemerintah wajib hadir untuk memastikan mekanisme pasar tetap berada dalam kendali dan tidak merugikan publik.
Instruksi Tegas: Deteksi Dini dan Penegakan Hukum
Dalam arahannya, Sekda Harrison meminta institusi keamanan, khususnya Polda Kalimantan Barat, untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi penimbunan komoditas penting. Penimbunan yang bertujuan memperoleh keuntungan tidak wajar dianggap sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi daerah.
Selain deteksi dini, Sekda juga menekankan perlunya penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan ataupun pemain harga yang sengaja memanipulasi pasar. Penegakan hukum yang tegas akan memberi efek jera serta menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak mentoleransi praktik yang merugikan masyarakat.
Instruksi ini juga mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga iklim perdagangan yang adil dan sehat menjelang masa liburan. Dengan pengawasan intensif, diharapkan tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan secara tidak etis.
Koordinasi Lintas Sektor Diperkuat
Stabilitas harga tidak dapat dijaga oleh satu institusi saja. Karena itu, Sekda juga meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat terkait regulasi serta langkah strategis dalam menjaga ketersediaan barang pokok. Pemerintah daerah juga mengarahkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun langkah aksi komprehensif yang dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.
TPID diharapkan melakukan monitoring lapangan, memetakan komoditas rentan, serta berkoordinasi dengan semua pelaku distribusi. Sekda menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan bagian penting dari upaya mengendalikan inflasi. Tanpa kolaborasi yang kuat, kebijakan yang diterapkan tidak akan berjalan efektif.
Selain itu, Sekda mengajak asosiasi perdagangan, ritel modern, distributor, hingga pelaku usaha untuk berperan aktif dalam menjaga kelancaran distribusi barang. Pelaku usaha diminta menjaga integritas dalam perdagangan dan meningkatkan transparansi agar stok barang tersedia merata di seluruh wilayah.
Menjaga Ketersediaan Barang Pokok di Kalimantan Barat
Rapat koordinasi yang digelar pemerintah provinsi ini memiliki tujuan utama memastikan seluruh kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia, terjangkau, dan terdistribusi dengan baik. Sekda menyebut bahwa kebutuhan pokok adalah sektor yang sangat sensitif. Gejolak harga atau kelangkaan dapat memicu inflasi daerah yang pada akhirnya mengganggu stabilitas sosial.
Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah daerah menyusun rencana yang lebih terukur. Mulai dari pengendalian jalur distribusi, pemantauan stok di pasar, hingga intensifikasi operasi pasar apabila diperlukan. Semua langkah ini diarahkan untuk menjaga ketersediaan barang sepanjang momentum akhir tahun.
Sekda Harrison menambahkan bahwa kebutuhan pokok tidak dapat dipandang sebagai komoditas biasa. Di dalamnya terdapat aspek keamanan, kesejahteraan, dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, penyediaannya harus dilakukan secara terpadu dan tidak boleh dibiarkan mengalami gangguan.
Peran Pelaku Usaha dan Logistik dalam Menjaga Stabilitas
Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menggarisbawahi pentingnya peran pelaku usaha dalam menjaga stabilitas perdagangan. Pelaku usaha memiliki kendali langsung terhadap distribusi barang di lapangan. Mereka dapat menentukan cepat atau lambatnya barang tersedia di pasar.
Agar distribusi berjalan lancar, pemerintah meminta komitmen pelaku usaha untuk terus menjaga pasokan dan menghindari tindakan spekulatif. Mereka juga diminta meningkatkan transparansi harga sehingga masyarakat tidak dirugikan. Distributor, ritel modern, serta penyedia logistik memiliki tanggung jawab moral untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas keuntungan sesaat.
Kerja sama dengan penyedia logistik juga dinilai penting. Melalui sistem distribusi yang efisien, barang dapat disalurkan ke seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Dengan demikian, kesenjangan harga antarwilayah dapat ditekan dan stabilitas pasar lebih mudah dipertahankan.
Sinergi Menjadi Kunci Stabilitas Ekonomi Daerah
Di akhir arahannya, Sekda Harrison menegaskan bahwa sinergi lintas sektor merupakan prasyarat utama agar setiap kebijakan pengendalian harga berjalan efektif. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, pelaku usaha, hingga penyedia logistik harus bekerja dalam satu irama.
Tanpa sinergi tersebut, langkah pengendalian hanya bersifat parsial dan tidak memberikan dampak jangka panjang. Pemerintah ingin memastikan masyarakat merasa aman, nyaman, dan terlindungi dari gejolak harga yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Cek Juga Artikel Dari Platform rumahjurnal.online
