Kemenpora Perkuat Sinergi Pusat-Daerah Bangun Pemuda Kalbar
kalbarnews.web.id Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan kepemudaan. Upaya ini dilakukan agar program-program kepemudaan di setiap wilayah berjalan selaras, terukur, dan berdampak langsung bagi generasi muda.
Salah satu langkah nyata dilakukan melalui kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi program kepemudaan dan olahraga se-Kalimantan Barat. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan arah kebijakan, perencanaan, serta pelaksanaan program pelayanan kepemudaan di tingkat daerah.
Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI, Yohan, hadir langsung dan memberikan materi penting dalam kegiatan tersebut. Kehadiran Kemenpora menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan pemuda yang lebih inklusif dan berdaya saing.
Forum Strategis untuk Menyelaraskan Program Pusat dan Daerah
Rapat koordinasi ini diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Pesertanya melibatkan seluruh kepala dinas terkait dari kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat.
Forum ini dipandang penting karena pembangunan kepemudaan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Program pusat harus terhubung dengan kebutuhan daerah. Sebaliknya, daerah perlu memiliki arah yang sama dengan kebijakan nasional.
Melalui koordinasi seperti ini, pemerintah berharap tidak ada tumpang tindih program, serta intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan tantangan pemuda di masing-masing wilayah.
Indeks Pembangunan Pemuda Jadi Instrumen Utama
Dalam paparannya, Deputi Yohan menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan berbasis data. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP.
IPP menjadi rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan pemuda. Dengan menggunakan indikator yang jelas, program kepemudaan dapat disusun lebih tepat sasaran.
Menurut Deputi Yohan, pembangunan pemuda tidak boleh dilakukan secara parsial atau terpisah-pisah. Dibutuhkan pendekatan yang terintegrasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan.
“Pembangunan pemuda harus dirancang secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, dengan menjadikan IPP sebagai rujukan bersama,” tegasnya.
Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat memastikan program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan pemuda di wilayah masing-masing.
Fokus Kebijakan: Kualitas Pemuda Secara Holistik
Deputi Yohan juga menjelaskan bahwa arah kebijakan pelayanan kepemudaan ke depan difokuskan pada penguatan kualitas pemuda secara holistik. Artinya, pembangunan pemuda tidak hanya soal olahraga atau kegiatan organisasi, tetapi mencakup banyak aspek kehidupan.
Beberapa fokus utama meliputi:
- Pendidikan dan peningkatan kapasitas pemuda
- Kesehatan fisik dan mental
- Partisipasi pemuda dalam ketenagakerjaan
- Pencegahan perilaku berisiko
- Penguatan karakter dan daya saing global
Pemuda dipandang sebagai aset masa depan bangsa. Karena itu, pembangunan kepemudaan harus mencakup seluruh dimensi yang mendukung kualitas hidup mereka.
Tantangan Pemuda Saat Ini Semakin Kompleks
Dalam forum tersebut, Deputi Yohan juga menyoroti berbagai tantangan aktual yang dihadapi generasi muda saat ini.
Salah satu isu besar adalah tingginya angka NEET, yaitu pemuda yang tidak sedang bekerja, tidak sekolah, dan tidak mengikuti pelatihan. Kondisi ini menjadi tantangan serius karena dapat menghambat produktivitas dan masa depan pemuda.
Selain itu, persoalan kesehatan mental juga menjadi perhatian. Tekanan sosial, perubahan gaya hidup, serta dampak digitalisasi membuat banyak pemuda rentan mengalami stres dan gangguan psikologis.
Deputi juga menyinggung isu penyalahgunaan NAPZA dan perilaku berisiko lainnya yang membutuhkan respons kebijakan yang adaptif dan kolaboratif.
Transformasi digital yang cepat pun membawa tantangan baru. Pemuda menghadapi risiko paparan konten negatif, kecanduan gawai, hingga tekanan sosial media.
Karena itu, kebijakan kepemudaan harus terus berkembang sesuai zaman.
Pentingnya Rencana Aksi Daerah yang Selaras Nasional
Dalam konteks perencanaan pembangunan di daerah, Deputi Yohan menekankan urgensi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan.
RAD ini harus selaras dengan Rencana Aksi Nasional (RAN), RPJMN, serta arah pembangunan jangka panjang nasional. Dengan sinkronisasi tersebut, pembangunan pemuda tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional.
Pemerintah daerah juga diharapkan mampu melakukan pemetaan potensi dan isu kepemudaan secara komprehensif. Pemuda harus dilibatkan sebagai subjek pembangunan, bukan hanya objek program.
Koordinasi lintas perangkat daerah pun menjadi kunci agar program kepemudaan tidak terfragmentasi.
Membangun Ekosistem Pemuda yang Inklusif dan Berkelanjutan
Rapat koordinasi ini menjadi ruang dialog penting antara Kemenpora dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Forum ini memperkuat komitmen bersama dalam membangun ekosistem kepemudaan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Pemerintah berharap pemuda Kalbar dapat berkembang menjadi generasi yang sehat, produktif, kreatif, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Keselarasan program pusat dan daerah menjadi fondasi utama untuk meningkatkan kualitas pemuda sebagai bagian dari masa depan Indonesia.
Penutup: Sinergi Jadi Kunci Pembangunan Pemuda
Kemenpora RI menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan harus dilakukan secara terintegrasi, berbasis data, dan melibatkan semua pihak. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar program benar-benar efektif dan menjawab tantangan pemuda masa kini.
Dengan menjadikan IPP sebagai instrumen utama, serta memperkuat RAD yang selaras nasional, pembangunan pemuda Kalimantan Barat diharapkan semakin terarah dan berdampak nyata bagi generasi muda.
Cek Juga Artikel Dari Platform london-bridges.info
