Kemenkum Kalbar Ikuti Sosialisasi dan Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan Semester II

kalbarnews.web.id Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan Semester II yang digelar oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI. Pelaksanaan dilakukan melalui konferensi daring dan diikuti oleh seluruh satuan kerja Kemenkumham di Indonesia.

Dari pihak Kanwil Kalbar, peserta yang terlibat antara lain Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Ferry Indrawan, Tim Kerja Sumber Daya Manusia, serta pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Veiby Sinta Koloay, selaku Kepala Pusat Strategi Tata Kelola Hukum, memimpin kegiatan sekaligus memberikan penjelasan teknis mengenai pelaksanaan survei.

Survei Sebagai Instrumen Evaluasi Strategis

Veiby menerangkan bahwa survei ini berfungsi mengukur tingkat kepuasan layanan kesekretariatan pada berbagai unit kerja. Hasil survei akan menjadi dasar evaluasi guna meningkatkan kualitas layanan internal. Dengan demikian, peningkatan layanan dapat dilakukan secara terarah dan tidak hanya berdasarkan asumsi semata.

Kegiatan survei juga berkaitan langsung dengan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, khususnya pada aspek penguatan tata kelola pemerintahan. Upaya ini mendukung pencapaian indikator kinerja organisasi dan memperkuat integritas institusi. Layanan administrasi yang baik pada level internal berdampak langsung pada kualitas layanan eksternal kepada masyarakat.

Mekanisme dan Rangkaian Pelaksanaan Survei

Pengumpulan data dilakukan menggunakan platform formulir digital. Pegawai penerima layanan mengisi kuesioner berdasarkan pengalaman mereka terhadap layanan kesekretariatan yang selama ini diterima. Sistem daring dipilih agar proses berjalan praktis dan dapat menjangkau satuan kerja hingga tingkat daerah dan unit pelaksana teknis.

Setiap satuan kerja diwajibkan memenuhi jumlah minimal responden guna menjamin validitas hasil survei. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil analisis tersebut nantinya disampaikan kembali kepada unit kerja sebagai bahan penyusunan rekomendasi tindak lanjut.

Survei ini mencakup tiga kelompok layanan:

• Layanan Biro dan Pusdatin, untuk sekretariat pusat dan wilayah.
• Layanan Biro Umum, diikuti seluruh pegawai Sekretariat Jenderal.
• Layanan Sekretariat Unit Kerja, melibatkan pegawai Kanwil, UPT, dan lembaga pendidikan internal seperti Politeknik Pengayoman Indonesia.

Pembagian tersebut memastikan survei mencerminkan kondisi nyata dari berbagai tingkat layanan administrasi di lingkungan Kemenkumham.

Komitmen Kemenkum Kalbar Dalam Peningkatan Kinerja

Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan bahwa survei ini merupakan langkah strategis dalam membangun tata kelola organisasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan. Ia menegaskan bahwa kebutuhan pegawai harus dipahami dengan baik agar perbaikan layanan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Menurutnya, survei bukan sekadar formalitas atau sekadar menghasilkan angka penilaian. Hasil survei akan menjadi dasar untuk menyusun langkah perbaikan yang konkret dan dapat diimplementasikan. Pelayanan administrasi yang baik akan mendukung kelancaran tugas keseluruhan organisasi, termasuk dalam pelayanan publik.

Jonny juga menyoroti pentingnya sinergi antarpegawai dalam upaya peningkatan kualitas layanan internal. Lingkungan kerja yang kolaboratif menjadi kunci agar perubahan yang diharapkan tidak berhenti di tingkat kebijakan, tetapi benar-benar diterapkan dalam keseharian.

Reformasi Birokrasi sebagai Agenda Berkelanjutan

Reformasi birokrasi tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Prosesnya harus berjalan bertahap, konsisten, dan berbasis evaluasi berkelanjutan. Survei kepuasan layanan menjadi salah satu alat untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak berhenti pada tataran konsep.

Dengan hasil survei yang objektif, unit kerja dapat mengetahui area layanan mana yang harus diperbaiki, ditingkatkan, atau dipertahankan. Langkah ini membantu memperkuat indeks reformasi birokrasi, meningkatkan efektivitas organisasi, dan membangun budaya kerja yang adaptif.

Selain itu, birokrasi yang sehat akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai dan memberi dampak positif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, perbaikan internal adalah fondasi pelayanan publik yang berkualitas.

Penutup: Konsistensi Menjadi Kunci

Pelaksanaan survei kepuasan layanan kesekretariatan tidak berhenti pada pengisian formulir. Tindak lanjut, monitoring, dan penerapan perubahan adalah bagian yang paling penting. Keberhasilan reformasi birokrasi berawal dari kemauan untuk terus memperbaiki diri.

Kanwil Kemenkumham Kalbar menunjukkan komitmennya untuk terus bergerak ke arah birokrasi yang transparan, akuntabel, dan responsif. Dengan dukungan seluruh pegawai, perbaikan layanan internal dapat menjadi nyata dan berkelanjutan. yang kuat selalu dimulai dari pembenahan di dalam institusi terlebih dahulu.

Cek Juga Artikel Dari Platform infowarkop.web.id